Hilangnya Dokter Mawardi, Tanggung Jawab Siapa?

Hilangnya Dokter Mawardi, Tanggung Jawab Siapa?

Ada satu kasus besar di NTB yang hingga saat ini belum menemui titik terang. Kasus ini terjadi pada 2016 lalu. Namanya Dokter Mawardi. Ia adalah pimpinan Rumah Sakit Provinsi NTB. Malam itu, 26 Maret 2016, ia dijemput seorang tak dikenal di kediamannya. Satpam rumah mengira penjemput itu adalah rekan Mawardi. Ia tidak menaruh curiga.

Namun, malam itu ternyata kali terakhir ia melihat sang majikan. Mawardi pergi dan tak pernah pulang. Hingga sekarang tidak ada yang tahu dimana sang dokter berada.

Banyak pihak yang telah mengupayakan agar kepala rumah sakit itu kembali. Mulai dari keluarga, kepolisian, pemerintah daerah hingga Komnas HAM. Hasil pencarian yang dilakukan nihil. Polisi adalah pihak yang paling merasa bersalah atas kejadian ini. Kapolda NTB sudah tiga kali berganti sejak tahun 2016. Masing-masing Kapolda berjanji untuk menuntaskan kasus ini dalam pidato pelantikannya. Namun, upayanya tak membuahkan hasil.

Kapolda NTB, Brigjen (Pol) Achmad Juri, yang dilantik April 2018 dalam sesi serah terima jabatan berjanji melanjutkan pencarian Dokter Mawardi dan akan serius menangani misteri kehilangannya. Hal itu disampaikan Achmad Juri sebagai komitmennya terhadap kasus ini, karena pencarian Mawardi sempat dihentikan dikarenakan tidak adanya bukti baru.

Penuntasan kasus ini bagi saya sangat ganjil. Bagaimana mungkin polisi yang memiliki alat super canggih untuk melacak keberadaan teroris dan gembongnya tidak bisa mengetahui keberadaan seorang pejabat bernama Mawardi? Kasus ini amat kecil bagi pihak kepolisian. Terlebih riwayat transaksi rekening bank Mawardi terlacak pernah melakukan penarikan tunai dua hari setelah dijemput seseorang di rumahnya.

Gubernur NTB, TGB. Zainul Majdi juga pernah berjanji kepada keluarga Mawardi untuk segera memenukan anggota keluarganya. Namun, hingga masa jabatannya berakhir, keberadaan Mawardi tetap misterius. TGB tampak kehabisan cara menangani kasus ini. Seperti kapolda NTB yang lain, TGB gagal memulangkan pejabat teras dan kerabatnya itu.

Akibat simpang siurnya informasi keberadaan Mawardi, banyak spekulasi yang muncul di tengah masyarakat. Ada yang mengatakan Mawardi disembunyikan di suatu desa di pedalaman Lombok Utara. Ada juga yang menyimpulkan kehilangan Mawardi berkaitan dengan proyek pembangunan RSU Provinsi NTB, hingga yang mengatakan Mawardi sengaja menghilangkan diri.

Asumsi-asumsi tersebut terus bermunculan. Pihak kepolisian yang diharapkan bisa memberikan kepastian kabar atau perkembangan penyidikan juga tidak bisa berbuat banyak. Dalam setiap jumpa pers Humas Polda NTB selalu berkelit kasus sedang ditangani, dalam proses, dan berbagai alasan abstrak lainnya.

Adik Mawardi, yang juga merupakan anggota DPRD Lombok Timur mendesak polisi dan gubernur untuk segera memberi kejelasan. Ia bahkan sempat melayangkan laporan ke Komnas HAM dan DPR RI, namun tak juga menemui hasil.

Di NTB sudah banyak pihak yang berupaya menyelesaikan kasus ini. Akan tetapi, upaya mereka zonk. Kasus ini sudah seharusnya menjadi isu nasional. Perlu adanya penanganan secara massif dan lebih luas dari aparat kepolisian.

Para media semestinya sudah memberitakan persitiwa ini supaya menjadi isu bersama. Lebih banyak yang mengabarkan, lebih banyak yang peduli.

Di samping itu, Presiden Jokowi juga perlu turun tangan. Perhatiannya terhadap NTB jangan melulu soal investasi dan pembangunan. Jokowi harus tahu ada satu peristiwa kemanusiaan yang sejak tiga tahun lalu belum dituntaskan di NTB. Dr. Mawardi adalah pejabat publik. Maka dari itu, tanggung jawab negara untuk menyelidiki dan memulangkan Mawardi. Jika memulangkan pejabatnya saja tidak mampu, jangan harap memulangkan warga sipil mampu negara lakukan.

Bintang W. Putra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *