Pariwisata Tidak Melulu Soal Moral

Pariwisata Tidak Melulu Soal Moral

Jujur saya sempat bingung ketika Bintang W. Putra (Selanjutnya: Bintang)  meminta saya  menulis di Terune.id. Barangkali ia berniat supaya ada yang mengkritik tulisannya yang berjudul “Benarkah Pariwisata Mendatangkan Bencana?” yang dimuat di media ini juga.  Saya menyanggupi.

Sebelum menanggapi tulisannya Bintang, kiranya lebih cocok mengulik sosok penulisnya terlebih dahulu baru masuk ke logika berpikir penulisnya.

Pertama, menurut saya Bintang adalah sosok makhluk yang tak senang dengan tempat-tempat wisata, baik wisata alam maupun wisata buatan. Terlebih dia sudah lama tinggal di Jogja dan sudah pikun bagaimana kondisi pariwisata di Lombok saat ini. Tidak hanya itu, nyantai di tempat wisata menurut Bintang adalah hal yang membuang-buang waktu. Sia-sia belaka.

Kedua, jarak Sembalun dengan tempat tinggalnya Bintang cukup jauh. Saya kira Bintang juga tidak terlalu paham latar belakang penolakan warga terhadap pariwisata Lombok yang kemudian dianggap sebagai penyebab datangnya bencana.

Ketiga, jauh sebelum gempa berkekuatan 7 SR mengguncang Lombok tahun lalu, sudah ada kaum-kaum Islamis sayap kanan yang menolak pariwisata khususnya di Lombok Utara. Apa lagi Lombok Utara paling dikenal  dan banyak menambah kas daerah dengan tiga Gilinya; Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan. Ketiga gili tersebut, menurut kelompok tadi merupakan tempat maksiat tumbuh subur.

Agar tidak melebar, di tulisan ini saya menyambung tulisan Bintang terkait pariwisata di Lombok. Saya akan menyoroti mengenai apa yang tidak pernah dilihat oleh media-media dan orang luar tentang Lombok. Tetapi saya memfokuskan  pembahasan pada tempat saya tinggal kini; Lombok Utara serta hal apa saja yang mengganjal dari pariwisata di sana.

Jauh sebelum terjadinya gempa yang menewaskan ratusan jiwa dan merobohkan rumah-rumah warga, ekonomi Lombok (baca investor) sedang naik daun. Dari data Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lombok Utara (KLU) tentang Analisa Perekonomian  Lombok Utara disebutkan dalam lima tahun terakhir, sejak 2012 hinga 2016 pendapatan daerah Kabupaten Lombok Utara meningkat dari  2.61 triliun  menjadi 2,97 triliun. Super sekali.

Meningkatnya pendapatan daerah tentu berbanding lurus dengan jumlah wisatawan.  Berdasar data yang dirilis Pemkab KLU di utarakab.go.id menjelaskan bahwa KLU termasuk daerah di Lombok yang paling banyak kedatangan wisatawan. Tidak hanya itu, pada tahun 2015 ada 415 hotel berbintang yang dibangun di kabupaten ini, paling banyak berada di Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Angka itu lebih mengejutkan lagi jika ditambah data sepanjang 2016 sampai 2018. Namun, pemerintah belum mengeluarkan rilisnya.

Pesatnya pembangunan hotel tersebut tentu untuk menjawab meningkatnya angka wisatawan yang berkunjung setiap tahun. Pada 2015 lalu, wisatawan yang singgah di kabupaten ini mencapai 485,870. Angka itu diprediksi meningkat drastis dua tahun terakhir.

Namun, apakah suburnya pariwisata yang dibarengi dengan pesatnya pertumbuhan hotel dan pelancong itu membuat kondisi ekonomi penduduk membaik? Belum tentu.

Pada 2016 dan 2018, saya yang sedang merantau di Jogja berkesempatan untuk pulang. Dari tahun ke tahun saya merasakan betul perubahan yang terjadi di sana.

Menjamurnya hotel dan restoran tidak serta merta meningkatkan ekonomi masyarakat KLU, terlebih tempat-tempat mewah itu bukan dikelola atau dimiliki warga lokal, melainkan investor asing.

Menurut penuturan warga yang saya temui di kawasan Pantai Muara Putat, dekat Pelabuhan Bangsal, hampir semua tanah yang ada di kawasan tersebut sudah bukan milik warga lokal lagi. Semua sudah menjadi hak para investor. Dampaknya, nelayan yang dulu bebas menyandarkan perahu di bibir pantai, kini sudah dilarang oleh pemilik yang baru.

Pesatnya industri pariwisata, selain merugikan nelayan juga menyebabkan anak-anak petani lebih memilih bekerja di hotel atau restoran daripada menjadi penerus orangtuanya.

Kebijakan meningkatkan industri pariwisata di Lombok selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah tentang klaim Lombok menjadi wisata berkelas internasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia no 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bab II, visi nomor 5 menjelaskan pemerintah  ingin mewujudkan keadilan dengan pembangunan yang (konon) menyejahterakan rakyat.

Visi ini juga menargetkan ke masyarakat lemah (baca; dilemahkan), menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis dengan cara memperbanyak layanan sosial dan menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek.

Tidak hanya Perpres tersebut yang mendukung pembangunan di Lombok, tetapi juga Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekonomi Indonesia (MP3EI)  yang menargetkan wilayah-wilayah Indonesia sebagai dapur penyediaan komoditas utama bagi global, termasuk wilayah Nusa Tenggara Barat.

Namun, rencana-rencana pembangunan wisata tersebut bukan berarti tidak menimbulkan masalah. Perlu dipahami bahwa permasalahan wisata di Lombok bukan hanya tentang moral, tetapi juga tentang perampasan lahan, alih lahan dan perubahan ekologis dari pariwisata. Jika terlalu candu dengan pariwisata, masyarakat akan terbuai oleh iming-iming kemajuan yang secara perlahan mencekik kehidupan mereka.

Sekali lagi, pariwisata bukan solusi utama bagi masyarakat, alih-alih meningkatkan ekonomi masyarakat, pariwisata justru memperlebar jarak antara yang berduit dan yang tidak.

Muhayyan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *