Wahai Cebong dan Kampret, Bersatulah!

Wahai Cebong dan Kampret, Bersatulah!

Alkisah, awal mula politik pecah-belah mewabah di Indonesia terjadi sejak VOC berhasrat menguasai kekayaan alam bumi pertiwi. Gubernur Jendral yang paling bertanggungjawab kala itu adalah J.P Coen (1619). Jauh sebelum itu, bangsa Spanyol sudah menggunakan devide et impera untuk menguasai Amerika Latin (1462). Sebagai strategi perang, kala itu devide et impera bermakna pecah dan kuasai.

Mode operasinya dengan pemecahan relasi horizontal, perbedaan yang telah ada di masyarakat dieksploitasi, sehingga celah sentimen ini akan berujung pada konflik. Tujuan pemecahan jelas untuk mencacah kekuatan lawan sehingga menjadi remah-remah kecil.

Tahun 1854, Belanda menerapkan strategi ini dalam urusan politik melalui undang-undang Staatsregeling yang membagi populasi di Hindia-Belanda menjadi tiga lapisan (Eropa, Timur Jauh meliputi Cina, India dan Arab dan Pribumi). Ketiga populasi tersebut juga menggunakan mekanisme kontrol hukum yang berbeda yaitu hukum positif bagi Eropa, hukum agama bagi Timur jauh dan hukum adat bagi Pribumi.

Pembedaan seperti itu tentu saja berujung konflik, sebab hak dan kewajiban yang melekat akibat pelabelan akan berbeda. Satu pihak diistimewakan, sementara penindasan bagi yang lain. Mirip operasi pelabelan Cebong vs Kampret di media sosial bagi pendukung capres 2019. Cebong adalah label masyarakat medsos bagi pendukung capres 01, sementara Kampret adalah sebaliknya, pendukung paslon 02. Tidak jelas bagaimana asal-usul pelabelan ini. Namun yang jelas bahwa kedua istilah itu ada dan memiliki operasi kerja dalam kerangka politik. Nah, itulah yang akan dikupas.

Bagi Lewis A Coser salah satu pihak merujuk pada kelompok yang kecewa atas sebuah otoritas sehingga tampil ke permukaan dengan tuntutan-tuntutan. Tagar #2019gantipresiden misalnya, atau dengan bahasa Coser adalah Konflik Realistis. Bagi kelompok ini segala cara digunakan untuk kesuksesan tuntutannya. Conquestador (Penakluk, Spanyol) dipilih, tampil di mimbar publik mulai dari Sarumpaet, Sugik, Andi Arif, Neno, petinggi koalisi sampai emak-emak turun gunung mengetuk pintu satu per satu.

Dalam kacamata devide et impera, operasi ini jelas kampanye eksploitasi identitas, dimana hal berbeda dari salah satu capres adalah celah bagi garis identitas yang satu dengan lainnya. Sepertinya petarung dari kelompok ini gagal memahami strategi “Awaslah terhadap orang bodoh tingkat tinggi”. Akibat hasrat yang berlebihan untuk berkuasa yang timbul adalah lalat yang mudah ditaklukan daripada Conquestador. Saxe mengatakan, ”Kalau sang jenderal ingin menjadi sersan-mayor dan berada di mana-mana, ia akan bersikap seperti lalat dalam dongeng yang menyangka dirinyalah yang mengemudikan kereta kudanya”. Ujung-ujungnya banyak dari barisan ini yang tak lain adalah seorang kriminil.

Sementara bagi kelompok yang lain, perjuangan adalah pembelaan atas status quo. Ralf Dahrendorf menjelaskan, dalam setiap konflik ada pihak superordinat yang senantiasa berkepentingan melanggengkan status quo atas posisinya dalam struktur sosial sebagai pemerintah misalnya. Barisan ini dan pendukungnya senantiasa berusaha mempertahankan kemenangan yang ada demi meneruskan perjuangan.

Muncullah tagar #2019tetapjokowi sebagai antitesa tagar sebelumnya. Kelompok yang ini lebih kalem dalam berperang daripada barisan terdahulu. Meski demikian, sepertinya barisan ini memiliki banyak kartu As lawan sehingga seolah telah memiliki ajian paling mematikan dari Sun Tzu “Menang tanpa Bertempur”. Taktik kalem ini biasanya justru meraup banyak keuntungan daripada, misalnya, grusa-grusu yang ternyata justru tidak efektif.

Bagi Sun Tzu “Semua Orang Harus Diuntungkan Dari Kemenangan-kemenangan”, tak heran jika banyak tokoh berposisi sentral dalam struktur sosial merapat ke dalam barisan ini. Tentu saja banyak tokoh, mulai dari petinggi partai, barisan ulama pendukung, akademis, dll. Bagi pembacaan Dahrendorf ada “posisi” yang strategis bagi pihak dalam lingkaran koalisi untuk mengagresi kelompok subordinat yang bagi Coser adalah kewajaran bagi pihak yang kecewa atas pihak superordinat.

Meskipun demikian, bagi Coser maupun Dahrendorf, konflik menjadi salah satu sarana pemersatu tidak seperti pandangan sosiolog fungsionalis yang hanya memandang konflik dari sudut negatif. Sebab, menurut Dahrendorf relasi sosial selalu dibentuk dengan konflik dan konsensus sehingga sebagaimana dinyatakan Coser, interaksi sosial mengalami peningkatan dengan menegangnya konflik. Meski dalam kadar tertentu dibutuhkan operasi institusi sebagai katup penyelamat (savety value).

M. Fairuz Rosyid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *